Jul 08, 2025 | 12 views
A. Demokrasi parlementer yang menghargai kebebasan berpendapat.
B. Sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik dan otoriter.
C. Pemerintahan berdasarkan prinsip gotong royong dan musyawarah.
D. Penggunaan sistem pemilihan umum yang aktif melibatkan seluruh masyarakat.
Pembahasan :
Pada masa kolonial Belanda, sistem politik sangat sentralistik dan otoriter. Kekuasaan berada di tangan pemerintah kolonial, dengan sedikit atau tidak ada partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Sistem politik yang berlaku adalah sistem pemerintahan yang terpusat dan kontrol yang ketat.
A. Penyerbuan Jepang oleh Sekutu.
B. Pembentukan organisasi pergerakan nasional seperti Sarekat Islam.
C. Perjanjian Tokyo yang mengakui kedaulatan Indonesia.
D. Penerbitan Deklarasi kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta.
Pembahasan :
Deklarasi kemerdekaan Indonesia yang ditandatangani oleh Soekarno dan Mohammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah tonggak sejarah yang menandai berakhirnya masa penjajahan dan dimulainya era kemerdekaan Indonesia.
A. Demokrasi Liberal.
B. Demokrasi Sosialis.
C. Demokrasi Parlementer.
D. Demokrasi Presidensial.
Pembahasan :
Periode awal setelah kemerdekaan Indonesia mengalami pergantian sistem politik dari demokrasi parlementer ke demokrasi sosialis, yang dipengaruhi oleh ideologi komunis yang populer di kalangan kelompok buruh dan petani.
A. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
B. Pemerintah dibentuk berdasarkan kepercayaan parlemen.
C. Pemilu dilakukan secara serentak dan langsung.
D. Pemeriksaan terhadap kinerja pemerintah dilakukan secara rutin.
Pembahasan :
Demokrasi parlementer menekankan peran parlemen dalam membentuk dan memberhentikan pemerintah. Pemerintah harus mendapat kepercayaan dari parlemen melalui pemilu dan dapat dihentikan jika tidak lagi dipercaya.
A. Pemerintahan yang bersifat terpusat dan otoriter.
B. Kedaulatan rakyat dan prinsip demokrasi.
C. Sistem pemerintahan presidensial yang kuat.
D. Pemisahan tegas antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Pembahasan :
Konstitusi 1945 adalah dokumen fundamental yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk hak asasi manusia.
A. Peningkatan stabilitas politik dan ekonomi.
B. Berkurangnya konflik politik dan sosial.
C. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang merajalela.
D. Peningkatan partisipasi politik dari seluruh masyarakat.
Pembahasan :
Kegagalan demokrasi parlementer di Indonesia, terutama pada tahun 1950-an, menyebabkan munculnya berbagai masalah seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakstabilan politik.
A. Pengembalian kekuasaan kepada raja-raja adiningrat.
B. Pergantian sistem pemerintahan dari demokrasi parlementer ke demokrasi presidensial.
C. Pembentukan kembali sistem pemerintahan yang mirip dengan masa kolonial Belanda.
D. Penguatan sistem militer dalam pemerintahan.
Pembahasan :
Reformasi adalah proses perubahan mendasar dalam sistem politik Indonesia yang mengarah pada sistem pemerintahan presidensial, dengan penekanan pada supremasi hukum, kebebasan berpendapat, dan hak asasi manusia.
A. Pembatalan semua organisasi pergerakan nasional.
B. Pemberian kebebasan yang lebih besar kepada media dan masyarakat sipil.
C. Pembatasan hak politik bagi semua warga negara.
D. Penegakan sistem politik yang kaku dan hierarkis.
Pembahasan :
Reformasi membawa perubahan signifikan dalam pembentukan ruang publik, memberikan kebebasan lebih besar kepada media dan masyarakat sipil untuk mengawasi dan mengkritik pemerintah.
A. Peningkatan belanja negara untuk sektor pertahanan.
B. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
C. Penguatan kekuasaan militer dalam pemerintahan.
D. Penekanan pada kebijakan ekonomi yang bersifat protektif.
Pembahasan :
Good governance menekankan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
A. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang stabil.
B. Peningkatan partisipasi politik dan demokratisasi pemerintahan.
C. Penguatan sistem keamanan nasional yang terpusat.
D. Penegakan hukum yang adil dan merata bagi semua warga negara.
Pembahasan :
Reformasi politik membawa dampak positif pada peningkatan partisipasi politik dan demokratisasi pemerintahan, serta pembentukan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.
